Berita "Banyak Direksi BPD Dicopot di Tengah Jalan, OJK Tegaskan Hal Ini" yang dimuat oleh https://infobanknews.com pada tanggal 10 Oktober 2023 melaporkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. POJK ini mengatur bahwa pemberhentian atau penggantian anggota Direksi bank sebelum masa jabatannya berakhir harus mendapat persetujuan OJK.
Aturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencopotan direksi BPD secara subjektif oleh para kepala daerah, yang merupakan pemegang saham mayoritas BPD. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak direksi BPD yang dicopot di tengah jalan, bahkan dengan kinerja yang baik. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pencopotan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan politik atau pribadi. Dengan adanya POJK 17 tahun 2023, diharapkan akan ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian direksi BPD. OJK akan mengevaluasi keputusan pemberhentian direksi BPD untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan profesional.
Opini terkait berita tersebut:
Aturan ini merupakan langkah positif untuk mencegah terjadinya pencopotan direksi BPD secara subjektif. POJK 17 tahun 2023 memperkuat independensi direksi BPD dari kepentingan politik atau pribadi.
Aturan ini perlu diimplementasikan secara efektif oleh OJK. OJK perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemberhentian direksi BPD untuk memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil dan transparan.
Saya berharap dengan adanya aturan ini, akan tercipta tata kelola yang lebih baik di BPD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan independensi direksi BPD:
- Pemegang saham BPD harus terdiri dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Hal ini akan mengurangi pengaruh pemerintah daerah dalam pengelolaan BPD.
- Direksi BPD harus dipilih melalui proses seleksi yang terbuka dan transparan. Hal ini akan memastikan bahwa direksi BPD memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
- Direksi BPD harus memiliki masa jabatan yang jelas dan terukur. Hal ini akan mencegah terjadinya pergantian direksi secara mendadak.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat membantu untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik di BPD dan mencegah terjadinya pencopotan direksi BPD secara subjektif.
