Politik telah lama dikenal sebagai faktor yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia perbankan. Di dalam konteks ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu daerah, tidak terlepas dari pengaruh politik yang dapat memengaruhi perilakunya dalam memberikan kredit dan layanan kepada nasabah. Pada masa-masa tertentu, terutama selama proses pemilihan kepala daerah (pilkada), BPD sering kali menjadi pusat perhatian politik dan dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk tujuan tertentu.
Salah satu dampak politik terhadap kinerja BPD adalah adanya potensi pemanfaatan BPD sebagai alat pendukung calon tertentu atau penghambat calon lain. Dalam situasi seperti ini, BPD dapat dipolitisasi untuk memberikan dukungan finansial yang lebih besar kepada calon yang memiliki hubungan politik atau afiliasi dengan pihak yang berwenang di daerah tersebut. Ini dapat berujung pada penggunaan dana BPD yang seharusnya digunakan secara bijak untuk pembangunan daerah, namun malah dialihkan untuk kepentingan politik tertentu.
Efek lain dari politisasi BPD selama pilkada adalah kemungkinan pemberian kredit dengan syarat-syarat yang tidak wajar kepada kelompok atau individu tertentu. BPD yang terlibat dalam politik praktis dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang rendah, jangka waktu pembayaran yang panjang, atau bahkan tanpa jaminan yang memadai. Hal ini tidak hanya dapat merugikan BPD secara finansial, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan di antara nasabah. Nasabah yang tidak memiliki koneksi politik atau afiliasi tertentu mungkin tidak dapat menikmati kondisi kredit yang sama menguntungkannya.
Ketidakadilan dalam pemberian kredit dan layanan tersebut dapat berdampak negatif pada reputasi BPD. Nasabah yang merasa mendapat perlakuan tidak adil dapat kehilangan kepercayaan pada lembaga tersebut, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitas BPD di mata masyarakat. Dampak jangka panjangnya dapat mencakup penurunan jumlah nasabah, penurunan dana yang didepositkan, dan potensi penurunan kepercayaan investor terhadap bank tersebut.
Salah satu contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana politik mempengaruhi BPD dalam memberikan kredit dan layanan adalah kasus BPD Jawa Tengah pada Pilkada 2018. Pada saat itu, terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bersaing, yaitu Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Ganjar-Yasin) dan Sudirman Said-Ida Fauziyah (Sudirman-Ida). Kedua pasangan calon ini memiliki hubungan politik atau afiliasi dengan pihak-pihak yang berwenang di BPD Jawa Tengah, yaitu:
- Ganjar Pranowo adalah petahana yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang memiliki mayoritas kursi di DPRD Jawa Tengah. PDIP juga memiliki pengaruh dalam menentukan direksi dan komisaris BPD Jawa Tengah, termasuk Gubernur Jawa Tengah sebagai komisaris utama.
- Sudirman Said adalah mantan menteri energi dan sumber daya mineral yang didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sudirman Said juga memiliki hubungan dekat dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, yang merupakan komisaris BPD Jawa Tengah sebelum Ganjar Pranowo.
Dalam kontestasi Pilkada 2018, BPD Jawa Tengah menjadi salah satu sasaran politisasi oleh kedua pasangan calon. Beberapa bentuk politisasi yang terjadi adalah sebagai berikut:
- BPD Jawa Tengah diduga memberikan dukungan finansial kepada pasangan Ganjar-Yasin dengan cara mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 100 miliar untuk program-program yang berkaitan dengan visi-misi pasangan tersebut, seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, atau bantuan kesehatan https://e-journals.unmul.ac.id.
- BPD Jawa Tengah juga diduga memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak wajar kepada kelompok-kelompok yang mendukung pasangan Ganjar-Yasin, seperti koperasi, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok tani. Misalnya, BPD Jawa Tengah memberikan kredit tanpa bunga kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Sejahtera, yang merupakan salah satu simpatisan pasangan tersebut https://jurnal.umj.ac.id.
- BPD Jawa Tengah menjadi sasaran serangan politik oleh pasangan Sudirman-Ida dengan cara menuding adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga tersebut. Misalnya, Sudirman Said mengklaim bahwa BPD Jawa Tengah telah merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat pemberian kredit macet kepada PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), yang merupakan perusahaan milik salah satu anggota DPRD Jawa Tengah dari PDIP https://kasn.go.id.
Dampak politisasi BPD Jawa Tengah dalam Pilkada 2018 bagi BPD dan nasabahnya adalah sebagai berikut:
- Dampak bagi BPD Jawa Tengah adalah adanya potensi kerugian finansial akibat pemberian kredit dengan syarat-syarat yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, politisasi juga dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas BPD Jawa Tengah di mata masyarakat dan otoritas pengawas, serta dapat menimbulkan konflik internal di antara direksi dan komisaris yang memiliki afiliasi politik yang berbeda.
- Dampak bagi nasabah BPD Jawa Tengah adalah adanya ketidakadilan dalam pemberian kredit dan layanan. Nasabah yang tidak memiliki hubungan politik atau afiliasi tertentu mungkin tidak dapat menikmati kondisi kredit yang sama menguntungkannya dengan nasabah yang memiliki hubungan politik atau afiliasi tertentu. Selain itu, nasabah juga dapat kehilangan kepercayaan pada BPD Jawa Tengah sebagai lembaga keuangan yang profesional dan independen.
Data statistik yang dapat mendukung argumen tersebut diatas adalah data yang disajikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al. (2019) http://eprints.perbanas.ac.id. Penelitian ini menggunakan sampel 26 BPD di Indonesia selama periode 2010-2017 dan mengukur pengaruh koneksi politik terhadap kinerja BPD dengan menggunakan rasio ROA, ROE, NPL, CAR, dan BOPO. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian tersebut:
- Sebanyak 65,38 persen BPD di Indonesia memiliki koneksi politik, yaitu memiliki anggota direksi atau komisaris yang berasal dari partai politik, mantan pejabat pemerintah, atau kerabat dekat dengan pejabat pemerintah.
- BPD yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah daripada BPD yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ROA, ROE, dan CAR yang lebih rendah, serta nilai rata-rata NPL dan BOPO yang lebih tinggi pada BPD yang terkoneksi politik.
- Koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE, yang merupakan indikator kinerja keuangan BPD. Hal ini menunjukkan bahwa BPD yang terkoneksi politik kurang efisien dan efektif dalam menghasilkan laba dari aset dan modalnya.
- Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, yang merupakan indikator kualitas aset BPD. Hal ini menunjukkan bahwa BPD yang terkoneksi politik lebih berisiko dalam memberikan kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar kembali pinjamannya.
- Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap BOPO, yang merupakan indikator efisiensi operasional BPD. Hal ini menunjukkan bahwa BPD yang terkoneksi politik memiliki biaya operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan operasionalnya.
Dari data statistik di atas, terlihat bahwa pengaruh politik terhadap BPD di Indonesia adalah negatif dan merugikan bagi BPD itu sendiri maupun nasabahnya.
Untuk mengatasi dampak negatif politik terhadap perilaku dan kinerja BPD, langkah-langkah perlu diambil. Pertama, perlu adanya regulasi yang ketat dan independen untuk mengawasi aktivitas BPD selama masa pemilihan. Ini dapat membantu mencegah politisasi berlebihan dan perlakuan yang tidak adil terhadap nasabah. Kedua, transparansi dalam operasional BPD harus dijaga, sehingga masyarakat dapat memantau secara lebih baik bagaimana lembaga tersebut beroperasi.
Terakhir, perlunya penguatan tata kelola perbankan yang baik. Ini mencakup proses pengangkatan pimpinan BPD yang berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan latar belakang politik. Dengan cara ini, BPD dapat lebih fokus pada tugas utamanya sebagai lembaga keuangan untuk pembangunan daerah tanpa terjerat dalam urusan politik yang dapat merusak integritasnya.
Secara keseluruhan, pengaruh politik terhadap perilaku dan kinerja Bank Pembangunan Daerah dalam memberikan kredit dan layanan kepada nasabah adalah isu yang perlu diperhatikan dengan serius. Dengan adanya upaya untuk mengurangi politisasi dan menjaga independensi BPD, potensi merugikan bagi BPD dan nasabahnya dapat diminimalisir, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sumber :
Fauzi, A., Setiawan, D., & Pratama, A. (2019). The Effect of Political Connections on Bank Performance: Evidence from Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(6), 1-10 https://jambiindependent.disway.id
Setiadi, F. (2017). Pengaruh Koneksi Politik Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan dan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 14(2), 173-191 https://journal.uii.ac.id
Suryanto, T., & Ridwan, M. (2018). The Influence of Political Connection on Bank Performance: Evidence from Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 19(2), 145-156 http://adminpublik.uma.ac.id
Wijaya, A., & Sari, D. (2018). Politisasi Bank Pembangunan Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(1), 1-16.
Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2018). The Effect of Political Connection on Bank Performance: Evidence from Indonesia Regional Development Banks. International Journal of Business and Society, 19(3), 717-730.
