Bank devisa merupakan institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran nilai tukar mata uang asing di Indonesia. Untuk memastikan operasional bank devisa berjalan dengan baik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur segala aspek terkait. Artikel ini membahas tentang regulasi tersebut dan dampaknya terhadap industri perbankan devisa di Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia: Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank dalam valuta asing yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2022. Regulasi ini menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank dalam valuta asing yang telah berlaku selama 17 tahun. Peraturan Bank Indonesia menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk bank devisa yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur dan mengawasi bank devisa dalam menjalankan fungsi dalam perekonomian nasional.
Regulasi terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank dalam valuta asing, serta untuk meningkatkan perlindungan konsumen. ini sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan global, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Beberapa perubahan utama yang terdapat dalam regulasi terbaru ini antara lain:
- Penghapusan persyaratan modal inti minimum untuk bank yang ingin menjadi bank devisa.
- Pengaturan baru mengenai kegiatan usaha bank devisa, termasuk kegiatan jasa keuangan digital.
- Pengaturan baru mengenai pengawasan bank devisa.
Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi terbaru ini:
Penghapusan persyaratan modal inti minimum dari Regulasi sebelumnya yang menetapkan persyaratan modal inti minimum sebesar Rp1 triliun untuk bank yang ingin menjadi bank devisa. Regulasi terbaru ini menghapus persyaratan tersebut, sehingga bank dengan modal inti minimum Rp3 triliun dapat menjadi bank devisa.
Pengaturan baru mengenai kegiatan usaha bank devisa
Ini mengatur kembali kegiatan usaha bank devisa, termasuk kegiatan jasa keuangan digital. Kegiatan usaha bank devisa yang diatur dalam regulasi terbaru ini antara lain:
- Kegiatan perkreditan
- Kegiatan pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya
- Kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi
- Kegiatan jual-beli valuta asing
- Kegiatan jasa keuangan lainnya
- Aplikasi perbankan digital
- Layanan perbankan digital
- Pemrosesan transaksi perbankan digital
- Pengaturan baru mengenai pengawasan bank devisa
Regulasi terbaru ini mengatur kembali pengawasan bank devisa, termasuk pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan digital. Pengawasan bank devisa dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya.
Pengaturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank devisa, serta untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Regulasi ini juga sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan global, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengatur bank devisa di Indonesia. OJK bertanggung jawab dalam memberikan izin operasional, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap bank devisa. Dalam menjalankannya, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan perangkat bank mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Regulasi tentang APU/PPT: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2023 Regulasi mengenai pencegahan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang juga berlaku bagi bank devisa di Indonesia. Bank devisa diwajibkan untuk menerapkan prosedur yang ketat dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan bank devisa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga : POJK APU/PPT/PPPSPM 2023
Regulasi di Indonesia yang mengatur tentang devisa bank merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan dan melindungi kepentingan nasional. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bank devisa dalam menjalankan operasionalnya, serta mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang baik, diharapkan bank devisa dapat terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Demikianlah artikel tentang regulasi di Indonesia yang mengatur tentang bank devisa. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi yang berlaku dalam dunia perbankan devisa di Indonesia. Terima kasih telah membaca.
