Pada tanggal 28 Agustus 2023, Infobank Institute menerbitkan sebuah artikel berjudul "Wahai (Pj) Gubernur, Jangan Abuse of Power dengan 'Main' Copot Direksi BPD"-INFOBANKNEWS- menggambarkan fenomena yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia - pergantian direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) kerap terjadi bersamaan dengan pergantian kepala daerah. pendapat ini ditulis oleh Direktur Eksekutif Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, untuk memberikan wawasan yang tentang isu ini.
Artikel tersebut mencermati tren yang mengkhawatirkan di mana pergantian kepala daerah sering kali diikuti dengan pergantian direksi BPD. Penulis menyoroti bahwa pergantian ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) atau alasan yang jelas. Hasilnya, BPD bisa dianggap sebagai alat politik atau "mainan" kepala daerah yang baru.
Dampak Negatif pada BPD dan Pembangunan Daerah
Gambaran tentang dampak negatif dari fenomena tersebut memberikan gagasan bahwa pergantian direksi yang tidak didasarkan pada GCG dapat merugikan stabilitas dan keberlanjutan BPD, padahal lembaga ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pergantian direksi berakibat terganggunya berbagai program dan proyek pembangunan yang ada.
Lebih lanjut, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pergantian direksi BPD. Salah satunya dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mendagri dapat mengecualikan sektor perbankan dari peraturan yang berlaku, seperti PP No.54 Tahun 17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperkuat pengawasan terhadap BPD.
Kesimpulan :
Opini ini hanya menyoroti isu penting dalam tata kelola pemerintahan daerah dan sektor keuangan. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pergantian direksi BPD adalah langkah yang vital untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya rekomendasi yang konkret, artikel ini mengajak kita untuk mempertimbangkan tindakan nyata dalam mendukung BPD dalam peran mereka untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Semoga langkah-langkah ini dapat diambil dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia.
